Policy Brief: Studi Kelayakan Saran dan Prasarana Kantor Kekayaan Intelektual dan Pusat Informasi dan Pengembangan Kekayaan Intelektual Indonesia

Pada kondisi lingkungan global yang sangat dinamis, negara-negara di dunia saling berlomba-lomba untuk menciptakan kreativitasnya dan menunjukkan hasil kreativitas tersebut sebagai kekuatan dalam bidang ekonomi. Bahkan di banyak negara maju perhatian untuk peningkatan kreativitas terhadap kekayaan intelektual telah diwujud nyatakan dengan suatu lembaga IP Academy […]

Policy Brief: Kajian Training Needs Analysis Anggota PolriPolicy Brief:

Seiring berjalannya waktu, perkembangan global telah mengarah kepada Megatrend Global serta bentuk kejahatan semakin beragam mengikuti kemajuan teknologi bersamaan dengan penggunaan teknologi yang semakin marak. Selain kejahatan cara baru menggunakan kecanggihan teknologi (Cybercrime), kejahatan yang masih marak terjadi belakangan ini adalah penyalahgunaan narkoba dan aksi […]

Policy Brief: Kajian Perubahan Kebijakan Rekrutmen Anggota Polri dari Sistem Zero Growth Menuju Sistem Normal Growth

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset terpenting yang dimiliki oleh organisasi. Hal ini menjadikan anggota Polri memiliki peranan penting dalam membawa Polri menjadi institusi yang dicita-citakan di masa depan untuk menyelesaikan kompleksitas masalah yang ada.  Sejak tahun 2015, Polri menerapkan Zero Growth yang berarti penambahan […]

Policy Brief: Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah Pada Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pengelolaan mineral dan batubara (minerba) sebagai salah satu sumber daya alam yang bersifat tidak terbarukan harus dikuasai oleh negara untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pengelolaan minerba diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan […]

Policy Brief: Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penggalangan Partisipasi Komunitas Dalam Rangka Pembinaan Ideologi PancasilaPolicy Brief:

Pancasila sejatinya memiliki tiga fungsi utama bagi Indonesia, yakni sebagai pandangan hidup (weltanschauung), dasar negara, dan ideologi negara. Pancasila ditanamkan pada setiap warga negara Indonesia melalui berbagai cara di tiap-tiap masa rezim pemerintahan. Dalam praktiknya, ada persoalan yang serius dan mendasar dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila […]

Policy Brief: Keberlanjutan KRISNA sebagai Instrumen Kebijakan Penguatan Reformasi Birokrasi

Sebagai sebuah intrumen sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja, KRISNA tidak boleh hanya sekedar dipandang sebagai sebuah aplikasi yang bekerja secara otomatis dan berada dalam lingkungan statis, melainkan sebuah instrumen kebijakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sebagai sebuah instrumen kebijakan, KRISNA mengumpulkan banyak data dan […]

Policy Brief: Pedoman Kerjasama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah

Sebagai pandangan hidup (weltanschauung), dasar negara, dan juga ideologi negara, Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman aktivitas politik, sosial, ekonomi dan hukum negara.  Dalam rangka pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila, pemerintah Republik Indonesia melakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara yang […]

Policy Brief: Survei Indeks Persepsi Masyarakat Tentang Profesionalitas dan Rebranding Aparatur Sipil Negara

Pada setiap fase perkembangan zaman, organisasi pemerintah selalu memiliki peran vital untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Di era digital saat ini, Pemerintah dituntut untuk adaptif terhadap transformasi dunia serta meninggalkan cara-cara kerja lama yang sudah tidak relevan dengan iklim masa kini. Ekonom yang juga pendiri World […]

Policy Brief: Memperkuat Kompetensi ASN, Kepala Daerah, dan DPRD Menuju Birokrasi Kelas Dunia 2024 dan Indonesia Emas 2045

Kompetensi SDM aparatur merupakan kata kunci dalam mendukung efektivitas pemerintah dalam meningkatkan daya saing dan menjalankan peran-peran strategis. Pegawai negeri harus memiliki serangkaian/set kompetensi yang tepat sesuai dengan penugasan dan tantangan yang dihadapi. Pemerintah Indonesia telah menjalankan Program Reformasi Birokrasi (RB), salah satu area perubahannya […]