Policy Brief: Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah Pada Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pengelolaan mineral dan batubara (minerba) sebagai salah satu sumber daya alam yang bersifat tidak terbarukan harus dikuasai oleh negara untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pengelolaan minerba diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan […]

Policy Brief: Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penggalangan Partisipasi Komunitas Dalam Rangka Pembinaan Ideologi PancasilaPolicy Brief:

Pancasila sejatinya memiliki tiga fungsi utama bagi Indonesia, yakni sebagai pandangan hidup (weltanschauung), dasar negara, dan ideologi negara. Pancasila ditanamkan pada setiap warga negara Indonesia melalui berbagai cara di tiap-tiap masa rezim pemerintahan. Dalam praktiknya, ada persoalan yang serius dan mendasar dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila […]

Policy Brief: Keberlanjutan KRISNA sebagai Instrumen Kebijakan Penguatan Reformasi Birokrasi

Sebagai sebuah intrumen sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja, KRISNA tidak boleh hanya sekedar dipandang sebagai sebuah aplikasi yang bekerja secara otomatis dan berada dalam lingkungan statis, melainkan sebuah instrumen kebijakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sebagai sebuah instrumen kebijakan, KRISNA mengumpulkan banyak data dan […]

Policy Brief: Pedoman Kerjasama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah

Sebagai pandangan hidup (weltanschauung), dasar negara, dan juga ideologi negara, Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman aktivitas politik, sosial, ekonomi dan hukum negara.  Dalam rangka pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila, pemerintah Republik Indonesia melakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara yang […]

Policy Brief: Survei Indeks Persepsi Masyarakat Tentang Profesionalitas dan Rebranding Aparatur Sipil Negara

Pada setiap fase perkembangan zaman, organisasi pemerintah selalu memiliki peran vital untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Di era digital saat ini, Pemerintah dituntut untuk adaptif terhadap transformasi dunia serta meninggalkan cara-cara kerja lama yang sudah tidak relevan dengan iklim masa kini. Ekonom yang juga pendiri World […]

Policy Brief: Memperkuat Kompetensi ASN, Kepala Daerah, dan DPRD Menuju Birokrasi Kelas Dunia 2024 dan Indonesia Emas 2045

Kompetensi SDM aparatur merupakan kata kunci dalam mendukung efektivitas pemerintah dalam meningkatkan daya saing dan menjalankan peran-peran strategis. Pegawai negeri harus memiliki serangkaian/set kompetensi yang tepat sesuai dengan penugasan dan tantangan yang dihadapi. Pemerintah Indonesia telah menjalankan Program Reformasi Birokrasi (RB), salah satu area perubahannya […]

Policy Brief: Penataan Badan Penelitian dan Pengembangan di Kementerian dan Lembaga

Berbagai masalah terjadi dalam pengelolaan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) di Indonesia, khususnya Balitbang di Kementerian/Lembaga (K/L). Masalah yang terjadi antara lain adalah (i) jumlah dana yang dianggap besar namun tidak jelas hasil dan pemanfaatannya, (ii) sumber daya manusia yang tidak memadai dari sisi jumlah […]

Policy Brief: Membangun Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Setiap orang bisa memperdebatkan banyak isu kontemporer seputar manajemen PNS, mulai dari rekrutmen hingga kompensasi dan remunerasi. Namun, isu mendasarnya satu: profesionalisme. Dari sini manajemen PNS ditata ulang dan berimplikasi pada kinerja birokrasi secara keseluruhan. Meski bukan panacea, pewujudan profesionalisme diharapkan menjadi antitesis masalah-masalah penghambat […]