Pada 6 Mei 2026, UI-CSGAR sebagai host dalam penyelenggaraan acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) sebagai wujud kolaborasi antara UI-CSGAR, Crawford School of Public Policy, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Acara ini melambangkan langkah awal dalam peluncuran program Executive Development Program (EDP).

Acara dilanjutkan dengan Policy Dialogue bertemakan “Strengthening Policy Capacity for Better Policy Outcomes”. Policy Dialogue ini dihadiri oleh beberapa narasumber, yaitu Prof. Eko Prasojo (Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia), Prof. Agus Erwan Purwanto (Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB), Dr. Muhammad Taufik (Kepala Lembaga Administrasi Negara/LAN), dan Prof. Janine O’Flynn (Director of Crawford School of Public Policy, The Australian National University), serta dimoderatori oleh Zuliansyah Putra Zulkarnain (Direktur Eksekutif UI-CSGAR).

Dialog kebijakan ini membahas beberapa hal terkait seberapa jauh analis kebijakan dapat berkontribusi lebih efektif pada proses pengambilan keputusan, kompetensi yang dibutuhkan bagi para profesional kebijakan dalam lingkungan tata kelola yang semakin kompleks, dan penguatan peran lembaga-lembaga seperti unit strategi kebijakan dalam membentuk kebijakan berkualitas baik.

Prof. Janine O’Flynn mengemukakan bahwa dunia akademis sangat mengutamakan bukti, sedangkan di sisi para pembuat kebijakan semakin tidak tertarik pada pembuatan kebijakan berbasis bukti. Di beberapa negara, ini adalah masa yang sangat menantang. Baginya, tantangan besarnya adalah bagaimana kita membangun kapasitas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kita dalam lingkungan seperti itu. Selain itu, menurutnya, kita harus melihat kembalinya gagasan empati dalam cara kita menjalankan pemerintahan dan administrasi publik.

Prof. Erwan Agus Purwanto optimis di tengah kompleksitas yang ada. Menurutnya, Analis Kebijakan di Indonesia sudah dijadikan profesi (policy analyst profession) di dalam birokrasi, sehingga Indonesia memiliki suplai SDM untuk merumuskan masalah kompleks dengan baik. Ekosistem yang ada menjadi living lab untuk para policy analysts Indonesia untuk terus beradaptasi.

Prof Eko Prasojo mengemukakan 3 poin besar. Pertama, praktisi Public Management saat ini dituntut memahami Fundamental Transformation yang terjadi akibat tuntutan masyarakat dan global. Kedua, kita harus memahami kompleksitas masalah yang semakin tinggi baik domestik maupun global (secara ekonomi dan politik), jadi tidak boleh inward-looking. Ketiga, bagaimana kita memperkuat peran birokrasi sebagai penjaga (guardian) dari nilai-nilai demokrasi.

Di sisi lain, Dr. Taufiq menilai saat ini Indonesia menghadapi lingkungan kebijakan yang berubah, sehingga diperlukan kerja sama. Perlu inisiasi kerja sama yang lebih banyak, tidak hanya antarlembaga di Indonesia, tetapi juga dengan Australia/ANU. Karena itulah ia sangat senang dapat berkontribusi dalam kesempatan ini.

Berikut link untuk mengakses brosur Soft Launching Executive Development Program (EDP)
https://bit.ly/SoftLaunchingEDP2026