Sejarah

 

Permintaan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan meningkat seiring dengan kompleksnya kebutuhan masyarakat. Sementara itu, pemerintah sebagai aktor tunggal dalam administrasi negara yang telah menghadapi krisis kemampuan untuk memenuhi permintaan masyarakat. Hegemoni negara tersebut tercermin pada dominasi peran negara dalam setiap aspek kehidupan yang telah menyebabkan kegagalan negara untuk mengaktualisasikan kesejahteraan masyarakat. Mengingat fenomena tersebut, paradigma yang menganggap pemerintah sebagai aktor tunggal pemerintahan negara telah beralih ke paradigma pemerintahan. Sederhananya, tata kelola dapat didefinisikan sebagai tata kelola yang melibatkan tiga pelaku utama, yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil. Kompleksitas masyarakat dan pergeseran perspektif administrasi negara mengubah tata kelola menjadi agenda dan standar internasional di negara dan sektor bisnis.

Oleh karena itu, komunitas akademis Universitas Indonesia menganggap perlu mendirikan Pusat Studi Pemerintahan dan Reformasi Administrasi (UI CSGAR) Universitas Indonesia. UI • CSGAR adalah sebuah transformasi dari Pusat Studi Tata Pemerintahan Universitas Indonesia (UI-CSG) yang didirikan pada tahun 2009 oleh para akademisi dan praktisi di bidang pemerintahan, bisnis dan organisasi masyarakat sipil. Dalam mendukung peningkatan tata kelola di sektor publik, organisasi bisnis dan masyarakat sipil, UI • CSGAR melakukan studi, peningkatan kapasitas, advokasi kebijakan dan diseminasi strategis yang terkait dengan isu-isu tata kelola dan reformasi administrasi.

UI • CSGAR memiliki kapasitas ahli yang berkualitas, dari akademisi dan praktisi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang komprehensif di bidang pemerintahan dan reformasi administrasi. Selain itu, UI • CSGAR juga memiliki jaringan kerja sama penelitian dengan berbagai instansi pemerintah nasional dan internasional, lembaga pendidikan, lembaga swasta dan lembaga independen publik. Pembentukan UI • CSGAR diharapkan dapat membuat Universitas Indonesia memimpin di bidang pemerintahan dan reformasi administrasi serta dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, bisnis dan masyarakat madani di Indonesia.

Direktur Eksekutif
Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ

Visi - Misi

Menjadi institusi rujukan bagi studi dan penerapan transformasi tata kelola pada sektor publik, privat dan civil society.

#1

Mewujudkan Lembaga Riset dan Pengembangan yang dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi dalam bidang governance dan reformasi administrasi baik di Indonesia maupun di dunia internasional.

#2

Mewujudkan Transformasi Sistem Administrasi Indonesia yang Inovatif, Efektif, Efisien dan Akuntabel berbasis pengetahuan dan integritas (Knowledge based Bureaucracy).

#3

Memperkuat Kemitraan Perguruan Tinggi, Lembaga Negara/Pemerintahan, Lembaga Swasta, dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Bidang Governance dan Reformasi Administrasi.

#4

Mewujudkan Kebijakan Publik Indonesia yang berbasis bukti dan informasi (Evidence based Policy).

Program

  • Penelitian
  • Penulisan Kasus
  • Advokasi
  • Peningkatan Kapasitas
  • Pembangunan Sistem
  • Policy Development
  • Hibah dan Penghargaan
  • Loka Karya dan Seminar
  • Publikasi
  • Mengungkit Inovasi
  • Mendorong Kebijakan Berbasis Bukti
  • Pembuatan Indeks Pelayanan Publik
  • Membangun Sentra Pembelajaran
  • Membangun Sistem Informasi yang Terintegrasi untuk Pelayanan Publik
  • Komponen Hasil : Kebijakan Berbasis Pengetahuan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
  • Manajemen Integritas
  • Membangun Manajemen Kerja
  • Membangun Sitem Aparatrur Berbasis Kinerja
  • Mendukung Implementasi UU ASN
  • Komponen Hasil : Aparatur Negara yang Berkinerja Baik
  • Tinjuan Proses Bisnis dan Organisasi
  • Penguatan Pelayanan Melalui Sistem Informasi
  • Penguatan Sistem Penanganan Komplain
  • Melembagakan Reformasi Administrasi
  • Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
  • Komponen Hasil : Pelayan Publik Berorientasi pada Masyarakat
  • Menghubungkan Jaringan Pemimpin Perubahan
  • Penguatan Peran dan Kompetensi Kepemimpinan untuk Perubahan
  • Pendampingan Pemimpin Perubahan dalam Pelayanan Publik
  • Komponen Hasil : Kepemimpinan Inovatif untuk Perubahan
  • Penguatan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayan Publik
  • Pengembangan Kerjasama dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
  • Memperluas Akses Terhadap Pelayanan Publik
  • Komponen Hasil : Pelayan Publik yang Partisipatif
  • Lahirnya Kebijakan Inovatif untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
  • Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan dan Penyelenggaraan pelayanan public