Pada 22 November 2024, UI-CSGAR bersama Bappenas dan sejumlah pemangku kepentingan menggelar rapat untuk membahas rancangan kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) di lingkungan pemerintah daerah. Agenda rapat meliputi beberapa isu utama, termasuk harmonisasi struktur kelembagaan MR di daerah, penyesuaian kebijakan lintas sektor, serta penguatan kapasitas SDM tanpa menambah struktur jabatan baru.

Dalam diskusi, Bappenas menekankan pentingnya pengembangan roadmap yang realistis dan mencakup penguatan kapasitas organisasi serta kolaborasi yang efektif antara Pemda dan BUMN. Pembahasan ini juga menyoroti kebutuhan untuk mengatasi tumpang tindih kebijakan dan tantangan integrasi lintas sektor, termasuk dalam konteks perencanaan dokumen seperti RPJMD, RKPD, dan RTRW.

Tantangan yang dihadapi mencakup harmonisasi struktur kelembagaan di daerah, pergeseran prioritas pembangunan akibat pembahasan anggaran dengan DPRD, serta tumpang tindih kebijakan lintas sektor. Untuk mengatasi ini, pembahasan fokus pada penguatan kapasitas SDM tanpa menambah struktur jabatan baru, sertifikasi berbasis standar SNI/ISO, dan pemberian insentif serta sanksi yang jelas bagi Pemda.

Diskusi ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara BUMN dan Pemda untuk mendukung implementasi MRPN. Dengan mengedepankan aspirasi daerah serta pelatihan dan sertifikasi yang komprehensif, diharapkan pengelolaan risiko pembangunan dapat mendukung tercapainya target pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Para peserta sepakat bahwa pemberian insentif dan sanksi yang terukur sangat penting untuk memastikan pelaksanaan MRPN sesuai standar.