product image
Penataan Kembali Balitbang Kementerian/Lembaga Ringkasan Eksekutif Survei Indeks Persepsi Masyarakat tentang Profesionalitas dan Rebranding Asn
Date : 10 Feb 2020

Pada setiap fase perkembangan zaman, organisasi pemerintah selalu memiliki peran vital untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Di era digital saat ini, Pemerintah dituntut untuk adaptif terhadap transformasi dunia serta meninggalkan cara-cara kerja lama yang sudah tidak relevan dengan iklim masa kini. Ekonom yang juga pendiri World Economic Forum, Klaus Schwab, mengingatkan bahwa pemerintah adalah salah satu institusi yang paling terkena dampak dari Revolusi Industri 4.0. Dengan demikian, kemampuan untuk menghadapi perubahan yang disruptif merupakan kunci dari keberlangsungan pemerintahan (Schwab, 2016).

Mengingat tingginya disrupsi lingkungan yang berlangsung saat ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku roda penggerak birokrasi perlu menyesuaikan keterampilan yang mereka miliki agar dapat menjawab tantangan-tantangan perubahan. Menurut hasil survei OECD, profesionalisme adalah kualitas ke-8 yang paling banyak dicari oleh para negara anggota OECD dalam sumber da..


product image
Indeks Persepsi Masyarakat tentang Profesionalitas dan Rebranding Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2019
Date : 10 Feb 2020

Pada setiap fase perkembangan zaman, organisasi pemerintah selalu memiliki peran vital untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Terdapat kebutuhan lahiriah dan batiniah yang secara kolektif maupun individu dibutuhkan oleh masyarakat, yang tidak akan mau dan mampu disediakan secara ekonomis dan non-diskriminatif oleh pihak lain selain organisasi pemerintah (Said, 2007). Tatanan dunia saat ini tengah menghadapi sebuah perubahan masif yang ditandai dengan pemanfaatan big data, otomatisasi dan komputerisasi, penggunaan kecerdasan artifisial, presensi digital dan sebagainya, atau yang lazim disebut dengan Revolusi Industri 4.0. Gejolak perubahan yang dihembuskan oleh revolusi industri ini mempengaruhi semua disiplin dan industri, termasuk birokrasi. Pemerintah dituntut untuk dapat adaptif dengan transformasi dunia serta meninggalkan cara-cara kerja lama yang sudah tidak relevan dengan iklim masa kini. Ekonom yang juga pendiri World Economic Forum, Klaus Schwab, mengingatkan bahwa pemerintah..


product image
Kementerian/Lembaga Ringkasan Eksekutif Revisi Permenpan Rb No 46 Tahun 2013 Mengenai Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya
Date : 10 Feb 2020

Undang-Undang No 12 Tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi memperlihatkan bahwa pendidikan tinggi memiliki peranan penting dalam mengembangkan peradaban bangsa, terutama dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sivitas akademika yang inovatif dan berdaya saing melalui pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Di perguruan tinggi, salah satu sivitas akademika yang memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam melaksanakan fungsi pendidikan tinggi tersebut adalah dosen. Di dalam menjalankan ketiga dharma tersebut, dosen di Indonesia diatur oleh sejumlah peraturan, diantaranya peraturan yang mengatur mengenai jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya yang kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) No 17 Tahun 2013, yang kemudian diperbaiki dalam Permenpan RB No 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaa..


product image
Rekomendasi Kebijakan Revisi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dose
Date : 10 Feb 2020

Undang-Undang No 12 Tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi memperlihatkan bahwa pendidikan tinggi memiliki peranan penting dalam mengembangkan peradaban bangsa, terutama dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sivitas kademika yang inovatif dan berdaya saing melalui pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Di perguruan tinggi, salah satu sivitas akademika yang memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam melaksanakan fungsi pendidikan tinggi tersebut adalah dosen. Di dalam menjalankan ketiga dharma tersebut, dosen di Indonesia diatur oleh sejumlah peraturan, diantaranya peraturan yang mengatur mengenai jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya yang kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) No 17 Tahun 2013, yang kemudian diperbaiki dalam Permenpan RB No 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan..


product image
Panduan Pendayagunaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi
Date : 10 Feb 2020

Pemerintah merupakan salah satu institusi paling penting dalam kehidupan bernegara. Akan tetapi, dewasa ini, pemerintah di banyak negara menghadapi situasi yang semakin dinamis, tidak menentu, kompleks, dan penuh ketidakpastian (volatile, uncertain, complex, ambiguous/VUCA). Situasi VUCA ini muncul dari beragam faktor yang saling berinteraksi. Beberapa diantaranya berskala global, sehingga dikenal sebagai global megatrends, seperti perubahan peta geopolitik dan geoekonomi, perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan perubahan demografi. Globalisasi dan pesatnya teknologi informasi semakin meningkatkan dinamika masalah tersebut yang menghasilkan efek sayap kupu-kupu (butterfly effect), di mana diibaratkan bahwa kepakan sayap kupu-kupu di sebuah desa

Lingkungan strategis yang semakin dinamis juga menuntut pemerintah yang semakin dinamis. Konsep pemerintahan yang dinamis (dynamic governance) pada dasarnya telah dicetuskan oleh Neo dan Chen (2008) sebagai seb..


product image
Policy Brief Transformasi Tata Kelola Penelitian di Perguruan Tinggi
Date : 10 Feb 2020

Berbagai masalah terjadi dalam pengelolaan kelembagaan LPPM di Perguruan Tinggi. Masalah yang terjadi antara lain adalah (i) kualitas lembaga penelitian di Indonesia maupun kolaborasi antara universitas dan industri dalam inovasi masih berada pada level menengah, (ii) berdasarkan hasil release dari The Global Competitiveness Report 2017-2018 yang dirilis oleh World Economic Forum (lihat Schwab, 2018), menunjukkan bahwa kualitas lembaga-lembaga penelitian di Indonesia maupun tingkat kolaborasi antara pihak universitas and industri masih jauh dari ideal (dengan skor berturut turut 4,4 dan 4,3 dari skala penilaian 7). Beberapa rekomendasi yang ditawarkan untuk meningkatkan kualitas riset di Perguruan Tinggi. (1) pembentukan payung hukum dan upaya sistematis untuk meningkatkan proses kolaborasi yang bersifat resiprokal antara pemerintah daerah dan universitas, (2) penyamaan persepsi mengenai logika pelaporan keuangan penelitian antara Kemenristekdikti, Kemenkeu dan BPK, (3) Kemenristekdikt..