Policy Brief: Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah Pada Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pengelolaan mineral dan batubara (minerba) sebagai salah satu sumber daya alam yang bersifat tidak terbarukan harus dikuasai oleh negara untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pengelolaan minerba diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan […]

Policy Brief: Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penggalangan Partisipasi Komunitas Dalam Rangka Pembinaan Ideologi Pancasila

Pancasila sejatinya memiliki tiga fungsi utama bagi Indonesia, yakni sebagai pandangan hidup (weltanschauung), dasar negara, dan ideologi negara. Pancasila ditanamkan pada setiap warga negara Indonesia melalui berbagai cara di tiap-tiap masa rezim pemerintahan. Dalam praktiknya, ada persoalan yang serius dan mendasar dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila […]

Policy Paper: Keberlanjutan KRISNA sebagai Instrumen Kebijakan Penguatan Reformasi Birokrasi

Sebagai sebuah intrumen sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja, KRISNA tidak boleh hanya sekedar dipandang sebagai sebuah aplikasi yang bekerja secara otomatis dan berada dalam lingkungan statis, melainkan sebuah instrumen kebijakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sebagai sebuah instrumen kebijakan, KRISNA mengumpulkan banyak data dan […]

Policy Brief: Pedoman Kerjasama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah

Sebagai pandangan hidup (weltanschauung), dasar negara, dan juga ideologi negara, Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman aktivitas politik, sosial, ekonomi dan hukum negara.  Dalam rangka pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila, pemerintah Republik Indonesia melakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara yang […]